Wednesday, June 14, 2017

http://news.kkp.go.id/index.php/presiden-kirim-anak-nelayan-sekolah-ke-jepang-belajar-mutiara/
Sekolah mutiara ke Jepang
Inilah polemik permutiaraan Indonesia. Indonesia yang menghasilkan jenis mutiara kualitas wahid "South Sea Pearl" atau mutiara laut selatan sepertinya hanya menyandang namanya saja. Selebihnya dipegang oleh perusahan pemodal asing yang cukup banyak menempati setiap sudut pulau perairan Indonesia dengan mengandalkan perairan Indonesia sebagai tempat usahanya namun pelit mewariskan ilmunya kepada anak bangsa. Maklumlah bisnis adalah bisnis.

Langkah Presiden yang ingin menyekolahkan anak-anak Indonesia ke Jepang untuk menjadi teknisi mutiara adalah jawaban betapa susahnya mempelajari cara insersi inti mutiara. Padahal bisnis ini sudah ada sejak tahun 1920 di perairan Indonesia yang dimotori perusahan asing (Perusahan Jepang). Dan konon menjadi perusahan produksi mutiara pertama di dunia yang berada di luar Jepang. Bahkan hingga saat ini perusahan asing masih mendominasi bisnis mutiara di Indonesia. Keuntungan yang didapat mereka dari bisnis ini sudah jauh dari kata terhitung. Lantas, mengapa Presiden harus menyekolahkan anak-anak ke Jepang? Bukankah beliau bisa "memaksa" perusahan yang bergerak di Indonesia mengajari pekerja Indonesia mereka?

Ada beberapa alasan saya pesimis:

1. Bisnis mutiara Indonesia menggunakan kerang Pinctada maxima yang ukurannya besar dengan cara spesifik sementara anak Indonesia di Jepang akan mempelajari hal serupa pada kerang kecil Pinctada imbricata (P. fucata) yang memiliki anatomi sedikit berbeda

2. Tak banyak perusahan yang terbuka apalagi di negaranya sendiri. Wong di Indonesia saja mereka tak terbuka apalagi di negaranya. Jepang terkenal dengan "Diamond policy" nya di bidang mutiara yang sampai tahun 1990-an terpaksa mem-pelit kan diri untuk membagi ilmunya karena diatur dengan kesepakatan mereka. Hingga saat ini hanya satu dua ilmu yang bisa dibagi kepada anak bangsa dengan cara yang baik, namun selebihnya terpaksa harus dipelajari sembunyi sembunyi.

3. Beberapa perusahan menggunakan tenaga insersi lokal tetapi mereka menjamin tenaga insersi itu sehingga tidak bisa pindah ke lain hati. Tapi sekali lagi, hanya beberapa perusahan dan itupun jarang yang berasal dari Jepang.

SOLUSI saya:
1. Presiden menggerakkan Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia (ASBUMI) atau lembaga sejenis dan tokoh tokoh mutiara Indonesia untuk memformulisikan modul insersi inti mutiara (walau hal itu hanya sebagian kecil dari keseluruhan proyek budidaya mutiara).

2. Bermitra dengan perusahan mutiara asing yang bergerak di Indonesia agar bisa membina kelompok kelompok usaha budidaya mutiara masyarakat dengan standar jual global

3. Menyosialisasikan lewat sentra sentra potensial produksi mutiara karena tidak semua perairan berpotensi menghasilkan mutiara. bahkan ada perairan yang hanya spesifik pada bagian budidaya tertentu. (Misalnya, perairan yang hanya bagus untuk pembesaran kerang tapi tidak untuk mutiara, dst).

4. Membuat regulasi permutiaraan Indonesia termasuk dengan penerapan kualitas mutiara layak ekspor yang ketat sehingga bisa "memaksa" pembudidaya menghasilkan mutiara pasaran dunia yang bernilai tinggi.

5. Menjadikan Mutiara Laut Selatan benar-benar icon bangsa seperti mutiara hitam Tahiti. Ingat, secara umum Indonesia hanya kalah sama Australia lho dari segi kualitas mutiara alut selatan. Kalo kuantitas, Indonesia sejak dulu sudah jauh di atas ;)

Seperti yang diposting di Facebook: https://www.facebook.com/goestaf/posts/10155496309269216

© 2017, N. Gustaf F. Mamangkey

No comments: